Kategori
Informasi

Moeldoko Dicurigai Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, menilai alasan Moeldoko bersedia dipilih di dalam KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, secara tidak langsung mirip bersama dengan mengurangi kekuasaan dan kebolehan Presiden Joko Widodo. Moeldoko di dalam keterangannya tempo hari menyebut bersedia dipilih menjadi ketua umum Demokrat versi KLB demi menyelamatkan partai dan negara yang sedang terancam tarikan dan pertarungan ideologis jelang 2024.

Menurut Irwan, melalui dalih itu Moeldoko seolah dambakan menyatakan diri sebagai resep mujarab untuk memulihkan kondisi politik nasional. “[Pernyataan Moeldoko] secara tidak langsung senang mengatakan kekuasaan dan kebolehan Jokowi waktu ini tidak mampu menangani kondisi politik yang dimaksud oleh Moeldoko supaya Demokrat mesti disita paksa,” kata Irwan, Senin (29/3).

Irwan pun menampik dalih Moeldoko yang juga diduga memiliki obsesi pada agen sbobet. Dia berkata Kepala Staf Kepresidenan itu tidak dulu didaulat oleh Partai Demokrat secara institusional. Menurutnya, Moeldoko bersama dengan sejumlah oknum di luar dan internal partai justru terlibat kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko Dianggap Sudah Merencanakan Kudeta

Moeldoko disebut Irwan bergerak sebagai mastermind atau otak dan pelaku utama yang mengomandoi gerakan kudeta. Seperti yang kita tau bahwa kata kudeta akan sangat berbeda dengan penggantian pemimpin secara resmi atau dalam pemilihan. Seperti kata Megawati menanggapi perihal penggantian posisinya, karena memang sampai akhir masa jabatannya ia kembali terpilih makanya tidak pernah ada kudeta di PDIP.

“Sesungguhnya tidak tersedia pertarungan ideologis atau tarik menarik ideologi di di dalam Partai Demokrat itu sendiri. Demokrat senantiasa terhadap ideologi dan platformnya sebagai partai nasionalis-religius,” kata anggota DPR RI itu.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tindakan dan pengakuan Moeldoko senantiasa merusak fokus, konsentrasi, serta stabilitas politik bangsa dan negara. Irwan menghendaki mantan Panglima TNI itu tidak memanasi kondisi politik bersama dengan pengakuan yang tidak perlu. Apalagi, tentang hal yang tidak diketahui dan masih hanya analisa judi bola online.

“Publik semakin dibuat bingung dan was-was bersama dengan pernyataan-pernyataan dan tindakan Moeldoko tentang kondisi politik nasional. Sesungguhnya pengakuan Moeldoko tersebut tidak patut terhadap kondisi Presiden dan jajaran kabinet lainnya sedang fokus pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Irwan mengaku percaya Jokowi mampu mengelola bangsa dan negara hingga 2024 tanpa Moeldoko. Ia pun menghendaki kondisi perpolitikan terhadap 2024 senantiasa terjadi secara demokratis dan konstitusional. Moeldoko, setelah puasa berkata sepanjang lebih kurang 20 hari soal kisruh Demokrat, untuk pertama kalinya merespons persoalan tersebut melalui rekaman video di account Instagram miliknya, dr_moeldoko, Minggu (28/3).

Dalam video itu ia mengklaim didaulat oleh kader Demokrat memimpin partai. Alasannya terima pinangan kader, keliru satunya karena tersedia tarikan ideologis di internal partai dan ketegangan ideologi jelang 2024. Dua segi itu disebut Moeldoko mengancam partai dan negara. Namun, Moeldoko tak merinci apa maksud ketegangan ideologis yang dia ucapkan.

Kategori
Informasi

Megawati PDIP Tak Masalah Jika Posisinya Harus Tergantikan

Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengklaim tak dulu memberi tambahan duwit dengan kata lain bermain politik duwit kepada para kader di daerah supaya dirinya terpilih sebagai pemimpin partai berlambang banteng tersebut. Ia pun tak kuatir jikalau suatu kala digantikan kader lain di posisi pucuk ‘Banteng’ tersebut.

“Banyak orang tanya jikalau aku itu menjadi ketum apa ngekei (memberikan) duwit sama kalian? Tanya aja sendiri sama mereka. Emangnya aku punya duwit segitu banyak? Moso aku harus main sbobet88 dulu buat kasih suap, buat apa.” kata dia, kala berpidato di acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi secara virtual. Megawati mengklaim tak punya duwit banyak untuk mengguyur para pengurus yang punya hak suara. Setidaknya, kata dia, kini terkandung 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP.

Megawati Santai Jika Ada Penggantinya

“Per struktur saja kira-kira tersedia 21. Coba bayangkan? Terus kalian aku duiti ngono biar aku menjadi ketum? Enggak. Enggak. Bukan sombong, tidak,” cetusnya. Lebih lanjut, Megawati meyakinkan selama ini rakyat percaya dan memilih dirinya untuk tetap menjadi ketua umum PDIP. Dia pun tak keberatan jikalau tersedia yang mengambil alih dirinya sebagai ketua umum PDIP.

“Ada pertanyaan jikalau suatu kala ibu perlu digantikan? Ya Monggo wae. Tapi PDIP-nya awas lho. Sepanjang tersedia republik ini PDIP perlu tetap tersedia sebagai keliru satu partai andalan di republik ini,” katanya.

Selain itu, Megawati berharap PDIP tetap menjadi partai harapan rakyat Indonesia. Ia berkeinginan para kader tetap solid dan tak mudah terombang-ambing. “Semuanya bakal aku pantau untuk jadikan apa? Itu sebuah partai menjadi harapan rakyat banyak enggak mudah digoyangkan, enggak mudah diimingi-imingi,” ujarnya. Megawati lagi terpilih secara aklamasi oleh pengurus DPD dan DPC se-Indonesia sebagai ketua umum PDIP pada Agustus 2019 lalu.

Dia menjabat untuk periode 2019-2024. Presiden ke-5 RI itu untuk kesekian kalinya menjabat sebagai ketua umum sejak PDIP berdiri pada 1999. Putri berasal dari Presiden pertama RI Sukarno itu juga sempat menjabat ketua umum PDI pada 1993 hingga 1996 silam. Sebelumnya, sejumlah nama mencuat untuk mengambil alih Megawati di puncak kepemimpinan PDIP. Selain putrinya, Puan Maharani, adapula nama Presiden Joko Widodo. Namun, sejauh ini PDIP menghindari perpecahan bersama tetap memilih Mega.

Kategori
Informasi

Joko Widodo | Politik TNI Adalah Politik Negara

Politik TNI Adalah Politik Negara – Presiden Joko Widodo mengingatkannya pada Gran Jenderal Pesan Soedirman bahwa TNI tidak bekerja berdasarkan kepentingan politik atau kelompok, tetapi dengan kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Ini dinyatakan dalam mandat sebagai inspektur peringatan peringatan 73 tahun TNI di markas TNI, Plaza, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/10/2018) di pagi hari. “Saya tidak pernah membosankan untuk mengingatkan saya pada Gran Jenderal Soedirman tentang identitas TNI bahwa Tentara Politik adalah kebijakan negara, loyalitas Angkatan Darat adalah kesetiaan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Jokowi.

Presiden ingat bahwa tantangan utama yang dihadapi secara nasional adalah kemiskinan, ketidaksetaraan. Baik ketidaksetaraan duta besar RI untuk filipina sinyo sarundajang meninggal dunia antara daerah, serta kesenjangan antara kaya dan miskin. “Ini tugas besar kami,” kata presiden.

Saat ini telah ada distribusi kesejahteraan orang yang tidak merata. Presiden menjelaskan bahwa ia diberitahu tentang Bank Dunia bahwa proporsi nasional ini sangat prihatin, yaitu, pada 0,41 pada tahun 2014. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa 50 persen lebih sedikit kekayaan bangsa Indonesia dikendalikan oleh satu persen dari satu persen dari rumah. “Bagi saya itu adalah lampu merah, ini adalah lubang, yang seharusnya sedikit demi sedikit, panggung setelah panggung kita berakhir,” kata Presiden.

Penegasan Untuk Kebijakan Politik TNI Adalah Politik Negara Oleh Presiden

Kesenjangan harus diselesaikan, tidak berarti bahwa pemerintah menentang mereka yang kaya, tetapi jangan biarkan ada populasi judi sbobet asia¬†yang sangat superkaya. Tapi, di sisi lain, masih ada orang yang baru saja makan sulit. “Ini adalah celah yang sangat luas yang seharusnya mulai ditutup dengan pendekatan, baik untuk anggaran dan pendekatan di lapangan,” kata Presiden.

Kebijakan negara itu, menurut Presiden, adalah kesetiaan kepada negara, bertanggung jawab atas hukum. Loyalitas kepada negara-negara yang? Jika orang. Siapa lagi? Ya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah NKRI, kemudian pemerintah yang sah dan tegas.

Presiden menjelaskan, kebijakan negara itu loyalitas kepada orang-orang dan wilayah NKRI dan pemerintah yang sah. Sekali lagi, ini adalah hukum. Dan untuk memastikan bahwa proses demokrasi aman dan damai, sekali lagi, TNI dan polisi nasional harus netral, katanya. Dengan netral, menurut Presiden, TNI mungkin lebih mudah untuk mencakup setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerja sama untuk mempertahankan situasi yang kondusif.

Kategori
Informasi

Duta Besar RI Untuk Filipina Sinyo Sarundajang Meninggal Dunia

Berita sedih sekarang meliput kedutaan Indonesia, “Duta Besar Indonesia ke Filipina Sinyo Sarundajang Meninggal Dunia pada hari Sabtu, 1321, pada 0,31 WIB di Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Berita dari Kementerian dari Kementerian Imigrasi. Urusan, Sininyo Harry Sarundajang meninggal dunia pada usia 76 tahun. Informasi tentang tubuh yang diharapkan dikuburkan di kediamannya di daerah Kelapa Gading dan RSPAD, maka usaha presiden indonesia membentuk dana abadi ke wilayah negaranya. Di Herd, Sulawesi Utara.

Duta Besar RI Untuk Filipina Sinyo Sarundajang Meninggal Dunia

Sebelum menjadi duta besar Indonesia, almarhum pernah menjadi gubernur ke-12 Sulawesi Utara dan melayani selama dua periode. Dalam pemilihan kepala regional 2005-2010 Sulawesi Utara, itu dimulai dengan Freddy Harry Salalang. Dalam pemilihan kepala regional Sulawesi Utara 2013-2015, dipasangkan dengan Djouhari Kansil. Sebelumnya, almarhum adalah birokrat di Departemen Nasional. Begitu dia diangkat sebagai gubernur yang bertindak di 2 provinsi, yaitu provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Sebelum menjadi duta besar Indonesia, almarhum pernah menjadi gubernur ke-12 Sulawesi Utara dan melayani selama dua periode. Dalam pemilihan kepala regional 2005-2010 Sulawesi Utara, itu dimulai dengan Freddy Harry Salalang. Dalam pemilihan kepala regional Sulawesi Utara 2013-2015, dipasangkan dengan Djouhari Kansil. Sebelumnya, almarhum adalah birokrat di Departemen Nasional. Begitu dia diangkat sebagai gubernur yang bertindak di 2 provinsi, yaitu provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Berita Sinyo Sarundajang Meninggal Dunia

Duta Besar Indonesia di Filipina, Sinyo Harry Sarundajang meninggal pada Sabtu (21/12/2021). Mantan gubernur Sulawesi Utara yang suka memainkan permainan daftar sbobet online dari dua periode menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit (Rs) Siloam, Jakarta. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, selama hidupnya, Siinyo Harry Sarundajang telah melintasi pemerintah. Sosok yang lahir pada 16 Januari 1945 memulai karirnya sebagai Kepala Kantor Regional Sekretariat Regional Sulawesi Utara (Sulut) pada tahun 1977.

Berita Sinyo Sarundajang Meninggal Dunia

Dia juga menjabat sebagai Sekretaris PJ dari Wilayah Regional Minahasa (1978), Kepala Kantor Pemilihan Sulawesi Utara (1981) dan Sekretaris Regional Minahasa (1983). Almarhum juga dijawab sebagai walikota Bitung (1986), Madaya Bitung (1990) PJ, Grosir Bitung (1991-200). Setelah itu, Siinyo Harry Sarundajang menjadi staf Menteri Dalam Negeri Bidang Strategis di (2000).

Kategori
Uncategorized

Usaha Presiden Indonesia Membentuk Dana Abadi

Indonesia sedang membentuk dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) dalam lebih dari satu minggu mendatang. Meskipun detailnya tetap tidak cukup jelas, tampaknya entitas tersebut, yang secara tentatif disebut sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI), tidak dapat muncul layaknya SWF biasa. Politik dari seluruh dunia memang beragam, apalagi pemilu Amerika Serikat yang baru diadakan beberapa bulan lalu.

Alih-alih mengandalkan penerimaan ekspor komoditas atau surplus neraca pembayaran, pemerintah dapat mendanai LPI melalui APBN dan aset. Pemerintah mulanya dapat menyuntikkan US$1 miliar, dan langsung disusul hingga US$5 miliar.

Berbeda bersama dengan banyak SWF yang kebanyakan memprioritaskan obyek keuangannya sendiri, obyek utama LPI adalah untuk mendorong pembangunan nasional, catat East Asia Forum. Dana selanjutnya dapat memainkan peran mutlak dalam melepas BUMN yang terjerat pinjaman berasal dari tekanan keuangan bersama dengan mengakuisisi aset infrastruktur mereka. Strategi ini dapat memberikan area bagi BUMN untuk lebih memperluas investasi produktif.

SWF juga dapat menarik investasi asing untuk proyek pembangunan. Pejabat Indonesia udah melaksanakan pendekatan kepada calon co-investor berasal dari berbagai negara juga Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Pemerintah menargetkan LPI dapat menarik investasi asing hingga US$16 miliar.

Sovereign Wealth Fund Yang Presiden Indonesia Usahakan

SWF baru Indonesia bersama dengan kesuksesan moderat dapat mampir untuk mewakili sektor punya negara yang lebih luas di Indonesia. Namun, meskipun memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur, sektor negara tetap berjuang melawan korupsi dan nepotisme.

Ada masalah penipuan berbentuk agen sbobet serta aksi tipu besar-besaran di perusahaan negara layaknya asuransi Jiwasraya dan dana pensiun Asabri. Selain itu, yang lebih mencemaskan adalah meluasnya jaringan politik-bisnis yang berpusat di lebih kurang Menteri BUMN Erick Thohir.

Meskipun LPI adalah taman bermain yang tidak besar dan tidak nyaman bagi pencari rente, pengamat harus berpikir dua kali dikala pemerintah Indonesia melebih-lebihkan kinerja dan pentingnya SWF-nya, tulis East Asia Forum. Pemerintah mungkin mencoba mengalihkan perhatian berasal dari masalah riil sektor punya negara.

Organisasi masyarakat sipil, aktivis, tempat dan akademisi harus memperkuat peran mereka dalam memelihara kapitalisme negara yang sedang berkembang selalu hidup namun terkendali. Ini dapat meyakinkan BUMN selalu berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ke depan.