Kategori
Uncategorized

Kasus Penyelundupan Dana Dari Bansos Covid-19

Jika akhir-akhir ini baru saja reda akan kasus pendemo saat pemilu di Amerika, berbeda dengan Indonesia yang cukup mengalami pukulan berat. Keadaan dunia saat ini memang sedang jatuh, akibat wabah corona yang terus menyebar luas karena vaksin belum juga diturunkan. Semenjak Covid-19 tersebar ke seluruh dunia, seluruh negara melakukan PSBB atau dalam kata sederhananya karantina mandiri. Dimana masyarakat dilarang untuk terus berkeliaran diluar rumah, yang membuat banyak orang juga menjadi kesulitan mencari keuangan.

Makanya tidak heran apabila banyak orang yang terkena PHK bermain judi slot online agar bisa menghasilkan uang dari rumah. Dengan adanya PSBB pun pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan sosial atau yang biasa masyarakat Indonesia kenal sebagai Bansos. Bansos tersebut merupakan bahan makanan untuk digunakan setiap hari untuk masyarakat. Bansos tersebut selain memberikan penyediaan makanan untuk masyarakat tujuannya adalah untuk membantu hasil panen para petani. Sehingga setidaknya terdapat 2 akses yang bisa sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial ini.

Namun sayangnya terdapat catatan bahwa Menteri Sosial Juliari P Batubara terkena dugaan dalam kasus korupsi bansos corona. Sangat disayangkan karena saat keadaan negara bahkan seluruh dunia tengah mengalami kesulitan, masih ada saja orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri.

Penyelundupan Dana Pada Kasus Bantuan Sosial Covid-19

KPK kini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Juliari sebagai tersangka. Dikabarkan bahwa Menteri Sosial ini melakukan penyelundupan dana bantuan sosial untuk periode covid-19 sebesar Rp 17 Miliar. Sekertaris dari Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan bahwa dirinya akan menghormati proses hukum pada kasus yang sedang berjalan ini.

“Seluruh anggota partai menghormati proses hukum dalam kasus penyelundupan dana yang tengah berlangsung. Kami menganggap bahwa hukum sebagai pjalan peradaban agar dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka dari itu apabila seseorang terkena permasalahan pada tindak korupsi, siapapun wajib berkontribusi agar upaya KPK dapat berjalan lancar.”

Tutur Jenderal PDIP saat menanggapi salah satu anggota dari partainya tersebut tersangkut kasus korupsi.

Kabarnya politikus dari PDIP ini menerima uang sebesar Rp 17 Miliar dari dua orang pelaksanaan paket bansos berupa sembako. Tidak hanya Juliari, namun terdapat 4 orang tambahan pun diduga tersangkut dalam permasalahan ini sebagai tersangka. Keempat orang tersebut diantara lain adalah pembuat komitmen Kementrian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso, Adai Wahyono, Ardian I M serta Harry Sidabuke.

Kategori
Uncategorized

Pemilu Di Amerika Serikat, Pendukung Trump Serbu Gedung Pemungutan Suara

Memang kasus UU Cipta Kerja yang disebut sebagai Evolusi terbaru untuk perekonomian negara sedang sangat hangat. Namun ternyata pada negara belahan lain, tepatnya di Amerika Serikat yang baru saja melakukan pemilihan Presiden.

Negara yang menginspirasi permainan kasino pada daftar sbobet ini dikabarkan bahwa pemilihan suara pada tahun ini telah terjadi kecurangan. Dimana pada data yang terlihat di tayangan media Donald Trump memiliki suara terbanyak. Hal tersebut dapat dilihat dari warna yang membedakan suara untuk Donald Trump dan juga Joe Biden.

Warna biru untuk pendukung Trump terlihat lebih banyak dibandingkan warna merah yang ditunjukkan sebagai pendukung Biden. Namun ketika sedang melakukan penghitungan suara dikabarkan bahwa angka suara tersebut dominan pada Biden. Hal ini menuai unjuk rasa pada pendukung Trump yang merasa ada kecurangan.

Pusat Pemungutan Suara Arizona Padat Pengunjuk Rasa

Beberapa puluh pendukung Donald Trump dikabarkan melakukan unjuk rasa langsung pada kantor pengunjuk rasa yang ada di Phoenix, Arizona. Menurut jaringan televisi ABC 15 Arizona para pengunjuk rasa cukup anarkis karena terdapat laporan bahwa beberapa diantaranya membawa senjata. Protes ini terkuak akibat hasil perhitungan suara terakhir adalah Biden memimpin sekitar 69.000 suara. Para pengunjuk rasa meminta agar surat suara yang tersisa ditabulasi.

Kejadian yang terjadi pada Rabu malam ini membuat kota Arizona ramai akan pengunjuk rasa yang merasa terjadi adanya kecurangan. Polisi di SeatlleSeattke menangkap beberapa puluh orang saat ratusan pendemo turun ke jalanan untuk menuntut perhitungan pemilihan presiden agar dihentikan. Memang masyarakat negara yang bebas ini tercatat sering melakukan protes yang ricuh. Hampir bisa dikatakan bahwa protes kali ini pun cukup menimbulkan kondisi yang kritis.

Pihak Media Membuka Suara

Seorang analisis dari Washington Post menyarankan bahwa meskiun keuntungan bagi Trump dalam gelombang suara terakhir akan doipegang teguh. Sisa suara yang tidak dihitung dapat dijadikan penutup dari celah untuk suara yang diberikan kepada Biden. Beberapa kepala kepolisian menutup jalan dan pintu masuk gedung perhitungan suara hingga malam hari.

Steve Gallardo menyatakan bahwa pemilihan suara tidaklah secepat itu, karena harus memperhitungkan suara dari berbagai belahan negara Amerika Serikat. Pemungutan suara yang akutat membutuhkamn waktu, baik suara yang dikirimkan secara langsung atau melalui pos, semua butuh waktu. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh pengunjuk rasa agar bisa lebih bijaksana lagi.

Kategori
Uncategorized

Demonstrasi Perihal Omnibus Law Yang Akan Diberlakukan Di Indonesia

Meskipun sedang adanya pandemi dan PSBB yang diberlakukan di Jakarta, sebenarnya politik tetap berjalan. Apalagi beberapa waktu yang lalu sedang sering terjadi demo besar-besaran akibat adanya perubahan perundang-undangan dalam sistem kerja. Dimana didalamnya tercatat untuk menjadikan sistem kerja mengikuti program yang sudah berjalan di Vietnam yang terkenal sebagai pusat penyedia Sbobet.

Apa sih Omnibus Law CILAKA?

Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah menyatakan bahwa protes yang dilakukan saat itu bersumber dari DPR dan Istana negara. Sedikit membahas bahwa UU Cipta Kerja meluncurkan Omnibus Law atau CILAKA sebagai singkatan dari Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law ini disiapkan untuk memperkuat ekonomi Nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi serta daya saing di Indonesia. Mengingat kita harus tetap menyediakan langkah untuk menghadapi pelambatan ekonomi global yang tidak pasti seperti sekarang ini. Omnibus Law CILAKA ini membentuk 11 klaster yang berbeda-beda yaitu:

  1. Penyederhanaan perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenaga-kerjaan
  4. Support Riset serta Inovasi
  5. Administrasi Pemerintahan
  6. Pengenaan Sanksi
  7. Pengadaan Lahan
  8. Investasi serta Proyek Pemerintah
  9. Kawasan Ekonomi
  10. Kemudahan Pemberdayaan serta Perlindungan UMK-M
  11. Kemudahan Berusaha

Untuk masalah perpajakan dalam Omnibus Law sendiri sudah disiapkan oleh kementrian keuangan dengan 6 pilar. Diantaranya adalah:

  1. Pendanaan Investasi
  2. Sistem Teritori
  3. Subjek Pajak Orang Pribadi
  4. Kepatuhan Wajib Pajak
  5. Keadilan Iklim Berusaha
  6. Fasilitas

Beberapa petinggi politik mengangkat suara bahwa Omnibus Law Bill ini mampu memperbaiki ekonomi karena meringkas undang-undang. Audrey O Brien menyatakan bahwa omnibus law adalah rancangan yang mencakup lebih dari satu aspek namun disatukan. Sedangkan untuk Barbara Sinclair, omnibus law adalah proses pembuatan undang-undang yang cukup lama karena mengandung lebih dari satu materi.

Dibandingkan SBY yang membuat kebohongan publik, Jokowi justru angkat suara dengan menyebutkan nantinya ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang dapat direvisi sekaligus. Presiden Indonesia kita pun menyatakan akan segera mengajukan omnibus law pada waktu terdekat. UU berikut direvisi lantaran dinilai menahan investasi.

“Di dalamnya ada 1.244 pasal yang dapat direvisi, yang itu kita melakukan gara-gara pasal-pasal ini menahan kecepatan kita dalam bergerak untuk respon perubahan-perubahan yang ada di dunia. Kalau UU kita kaku, pergantian yang ada tidak sanggup kita respons dengan cepat. Kita tercegat aturan yang kita buat,” ujarnya.

Masyarakat atau buruh yang memberontak hanya berfokus kepada poin dimana dihilangkannya upah minimum kerja (UMK) yang akan dijadikan upah per jam. Jika hal tersebut hendak dilakukan dalam kata lain bagi pekerja yang hanya bekerja kurang dari 40 jam perminggu memiliki upah dibawah minimum.

Kategori
Uncategorized

Pencitraan SBY Dalam Politik Yang Berujung Gagal

Pencitraan yang dilakukan oleh SBY tidak lain merupakan tindakan yang dilakukan untuk menarik simpati rakyatnya. Kemudian salah satu pembicara yakni Abdul Malik Gismar yang menilai masyarakat tidak akan lagi termakan dengan politik pencitraan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Suatu topik yang bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja mantan presiden ke enam ini selama ia menjabat sebagai president. Ini merupakan berita politik paling trend saat ini yang menjadi berita hangat dan bermanfaat kala diikuti.

Pencitraan SBY Dalam Politik Yang Berujung Gagal

Persentase Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kinerja SBY

Berdasarkan survei dari sebuah badan yang bernama Institue for Strategic and Public Policy Research (Inspire), isu kebohongan publik layaknya perlindungan TKI, penanganan korupsi serta kasus Bank Century dan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap SBY. Terhitung dalam 64,8 persen publik tidak percaya Presiden SBY telah melindungi TKI dikarenakan terihat beberapa TKI yang masih ditahan di Thailand.

Kita beralih pada masa dimana kasus Century dan Sri Mulyani tengah merebak, bahwa sebanyak 54,1 persen publik merasa SBY masih bertindak menutupi masalah tersebut dengan adanya aturan aturan diluar jalur.

Kemudian, mengenai pemberantasan korupsi itu terkumpul sebanyak 56,9 persen masyarakat tidak percaya kalau Bambang Yudhono telah melakukan tugasnya dengan baik. Tambahan lain nya yakni Presiden SBY juga dinilai belum dapat menuntaskan persoalan mafia pajak yang dinilai merugikan negara sebesar (66,8 persen).

Seringnya melakukan rapat di tiap minggu dan juga pertemuan antara partai Demokrat yang sering dilangsungkan di gedung DPR membuat kinerja SBY ini dianggap tidak becus.

Hal ini terlihat dalam survei Inspire yang merupaka  survei dalam dunia politik di Indonesia ! Meski diterpa banyak isu tidak sedap, publik masih memiliki rasa hormat kepada beliau sebanyak (64,6 persen). Beliau juga dinilai telah lalai dalam memberantas judi online uang asli yang ada di Indonesia. Terdapat masih banyak sekali bandar judi online Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini. Serta, maraknya salah satu situs judi online terpopuler yang sebenarnya sangat bermanfaat apabila masyarakat bermain di dalamnya.

Bagaimana menurut anda mengenai kinerja SBY saat itu ? Sudah efektif kah kinerja beliau selama Ia menjabat ? Atau. Pantaskah beliau diberikan piagam penghargaan ? Semua tergantung kepada anda dengan cara pandang berbeda di setiap orangnya.

Kategori
Uncategorized

Ladang Minyak Menjadi Masalah Bagi Australia dan Timor Leste?

Kalian ingat Timor Leste? Ya, Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sebagai salah satu Provinsi bernama Timor Timur. Timor Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27, dan merdeka akibat perang saudara di tahun 2002. Timor Timur yang saat itu sudah merdeka dari Indonesia mengganti nama menjadi Timor Leste dan menguasai garis laut yang membatasi Timor Leste dengan Indonesia dan Australia.

Konflik Timor Leste Dengan Australia

Negara yang terpecah dari Indonesia ini beberapa saat sedang mengalami konflik kecil dengan Australia akibat Minyak. Memang untuk kasus ladang minyak atau gas dirasa cukup sensitif untuk beberapa negara yang memiliki lahan sumber daya bumi tersebut. Meskipun Australia dan Timor Leste sedang mengalami beberapa konflik akibat hal terdsebut, namun tidak dipungkiri hubungan kedua negara ini masih dekat.

Awal permasalahannya adalah terdapat banyak perundingan yang menyatakan bahwa negara Australia terlalu banyak mengambil untung ladang minyak dan gas yang berada di sekitar Laut Timor. Masalah lainnya adalah pada saat Perdana Menteri Scott Morrison hadir di Dili, Ibukota Timor Leste. Warga Timor Leste menuntut Perdana Menteri Australi tersebut untuk membebaskan warga Timor Leste yang telah mengungkap mata-mata Australia kepada Timor Leste.

Namun hal-hal tersebut tidak menjadikan Timor Leste bertengkar hebat dengan negara Australia. Itu semua mereka tahan karena sejarahnya dulu, Autralia lah yang membantu Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia. Adapun alasan karena Negara Australia berjasa dengan mengirimkan pasukan misi INTERFET (International Force for East Timor) yang menghentikan perang saudara yang terjadi di Timor Leste sesaat setelah pemungutan suara Kemerdekaan.

Kedatangan Menteri Australia Untuk Menyepakati Batas Maritim Dengan Timor Leste

Kehadiran Perdana Menteri Australia, Scott Morrison ke Dili saat itu adalah untuk membuat kesepakatan batas maritim yang berada ditengah kedua negara tersebut. Tidak lupa juga tentang pembagian pendapatan hasil minyak dan gas untuk keduanya.

Kesimpulan yang admin Verbrau Cherrunde tarik adalah adanya kemungkinan besar apabila tidak dibuatnya kesepakatan batas maritim yang baru maka akan membuat kedua negara ini bertengkar hebat. Sedangkan Timor Leste sendiri tidak menginginkan hal itu terjadi untuk negara tetangganya yang tercatat memiliki banyak jasa untuk kemerdekaan negara Timor Leste.