Kategori
Uncategorized

KLB Partai Demokrat Ingin Berubah Menjadi Sistem Dinasti?

Salah satu inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Hencky Luntungan mendorong pemerintah memicu peraturan berkenaan partai politik yang tidak mengandalkan sistem dinasti. “Buatlah peraturan itu. Harus, peraturan terukur dan terbuka, contoh saja judi bola sbobet yang katanya rugikan masyarakat padahal bisa hasilkan uang apalagi dalam kondisi pandemi sekarang” kata Hencky waktu menjadi tidak benar satu pembicara dalam diskusi yang digelar PARA SYNDICATE secara daring, Selasa (6/4). Aturan itu pun, kata dia, sebenarnya harus diterapkan supaya tak ada lagi parpol yang lakukan sistem dinasti dalam periode kepemimpinanya.

Dia sendiri menyinggung Partai Demokrat yang waktu ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Demokrat kata dia, seolah menjadi tercoreng dengan sistem dinasti yang diterapkan sepihak keluarga SBY dengan mengangkat AHY sebagai Ketum. Dia pun menyinggung sikap Ketum waktu ini yang seolah tak menjunjung konstituen, apalagi saat ini ada banyak pejabat yang terpapar virus covid-19. Sebagai tidak benar satu pendiri Partai Demokrat, Hencky menilai sikap AHY udah amat otoriter.

“Ini kan udah pola yang dimasukkan ya dinasti, ya otorisasi yang berlebihan. Ini merupakan sebuah fenomena, fenomena pada gejolak yang berjalan pada sebuah partai yang menggiring nama Demokrat yang menjadi tidak demokratis. Bagaimana sanggup mendapat keyakinan konstituen, rakyat, terkecuali sedikit-sedikit, pecat. Konstituen sudi ketemu kaya ketemu malaikat. Padahal kata dia, partai politik adalah tidak benar satu elemen perlu berdirinya suatu negara demokratis.”

“Maka akan amat runyam ketika partai yang mengatasnamakan demokratis justru tak bersikap selayaknya dan justru memicu sistem dinasti. Parpol adalah elemen perlu bernegara. Mari kita melihat dengan perihal apa sih yang menjadi waktu ini, bagaimana selayaknya sebuah parpol, apakah dinasti atau demokrasi. Saya kendati agak malu, ini partai Demokrat adalah saya. Saya adalah Demokrat. Ketika dia menjadi partai dinasti, aku pasti harus introspeksi. thats right I’m the founding father. Malu melihatnya,” kata Hencky.

Mentri Hukum Dan HAM Angkat Suara Perihal KLB Partai Demokrat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly akan mengumumkan ketetapan berkenaan nasib kepengurusan Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu (31/3). Yasonna akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham Cahyo R. Muzhar dalam mengumumkan ketetapan berkenaan pendaftaran kepengurusan http://macanbet.co/.

Kubu KLB yang dipimpin Moeldoko sendiri masih percaya Kemenkumham akan mengesahkan kepengurusan yang udah dibentuk oleh pihaknya. Di segi lain, politikus Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Syarief Hasan meminta ketetapan yang disampaikan Yasonna nantinya merupakan hasil penelitian yang tepat. Syarief memastikan KLB yang digelar Jhoni Allen Marbun dkk untuk pilih Moeldoko menjadi ketua lazim itu tak sah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang terbit pada 2020 yang udah mendapat pengesahan berasal dari Kemenkumham.

Kategori
Uncategorized

Usaha Presiden Indonesia Membentuk Dana Abadi

Indonesia sedang membentuk dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF) dalam lebih dari satu minggu mendatang. Meskipun detailnya tetap tidak cukup jelas, tampaknya entitas tersebut, yang secara tentatif disebut sebagai Lembaga Pengelola Investasi (LPI), tidak dapat muncul layaknya SWF biasa. Politik dari seluruh dunia memang beragam, apalagi pemilu Amerika Serikat yang baru diadakan beberapa bulan lalu.

Alih-alih mengandalkan penerimaan ekspor komoditas atau surplus neraca pembayaran, pemerintah dapat mendanai LPI melalui APBN dan aset. Pemerintah mulanya dapat menyuntikkan US$1 miliar, dan langsung disusul hingga US$5 miliar.

Berbeda bersama dengan banyak SWF yang kebanyakan memprioritaskan obyek keuangannya sendiri, obyek utama LPI adalah untuk mendorong pembangunan nasional, catat East Asia Forum. Dana selanjutnya dapat memainkan peran mutlak dalam melepas BUMN yang terjerat pinjaman berasal dari tekanan keuangan bersama dengan mengakuisisi aset infrastruktur mereka. Strategi ini dapat memberikan area bagi BUMN untuk lebih memperluas investasi produktif.

SWF juga dapat menarik investasi asing untuk proyek pembangunan. Pejabat Indonesia udah melaksanakan pendekatan kepada calon co-investor berasal dari berbagai negara juga Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Pemerintah menargetkan LPI dapat menarik investasi asing hingga US$16 miliar.

Sovereign Wealth Fund Yang Presiden Indonesia Usahakan

SWF baru Indonesia bersama dengan kesuksesan moderat dapat mampir untuk mewakili sektor punya negara yang lebih luas di Indonesia. Namun, meskipun memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi, khususnya di bidang infrastruktur, sektor negara tetap berjuang melawan korupsi dan nepotisme.

Ada masalah penipuan berbentuk agen sbobet serta aksi tipu besar-besaran di perusahaan negara layaknya asuransi Jiwasraya dan dana pensiun Asabri. Selain itu, yang lebih mencemaskan adalah meluasnya jaringan politik-bisnis yang berpusat di lebih kurang Menteri BUMN Erick Thohir.

Meskipun LPI adalah taman bermain yang tidak besar dan tidak nyaman bagi pencari rente, pengamat harus berpikir dua kali dikala pemerintah Indonesia melebih-lebihkan kinerja dan pentingnya SWF-nya, tulis East Asia Forum. Pemerintah mungkin mencoba mengalihkan perhatian berasal dari masalah riil sektor punya negara.

Organisasi masyarakat sipil, aktivis, tempat dan akademisi harus memperkuat peran mereka dalam memelihara kapitalisme negara yang sedang berkembang selalu hidup namun terkendali. Ini dapat meyakinkan BUMN selalu berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ke depan.

Kategori
Uncategorized

Kasus Penyelundupan Dana Dari Bansos Covid-19

Jika akhir-akhir ini baru saja reda akan kasus pendemo saat pemilu di Amerika, berbeda dengan Indonesia yang cukup mengalami pukulan berat. Keadaan dunia saat ini memang sedang jatuh, akibat wabah corona yang terus menyebar luas karena vaksin belum juga diturunkan. Semenjak Covid-19 tersebar ke seluruh dunia, seluruh negara melakukan PSBB atau dalam kata sederhananya karantina mandiri. Dimana masyarakat dilarang untuk terus berkeliaran diluar rumah, yang membuat banyak orang juga menjadi kesulitan mencari keuangan.

Makanya tidak heran apabila banyak orang yang terkena PHK bermain judi slot online agar bisa menghasilkan uang dari rumah. Dengan adanya PSBB pun pemerintah memberikan kebijakan berupa bantuan sosial atau yang biasa masyarakat Indonesia kenal sebagai Bansos. Bansos tersebut merupakan bahan makanan untuk digunakan setiap hari untuk masyarakat. Bansos tersebut selain memberikan penyediaan makanan untuk masyarakat tujuannya adalah untuk membantu hasil panen para petani. Sehingga setidaknya terdapat 2 akses yang bisa sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial ini.

Namun sayangnya terdapat catatan bahwa Menteri Sosial Juliari P Batubara terkena dugaan dalam kasus korupsi bansos corona. Sangat disayangkan karena saat keadaan negara bahkan seluruh dunia tengah mengalami kesulitan, masih ada saja orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri.

Penyelundupan Dana Pada Kasus Bantuan Sosial Covid-19

KPK kini tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Juliari sebagai tersangka. Dikabarkan bahwa Menteri Sosial ini melakukan penyelundupan dana bantuan sosial untuk periode covid-19 sebesar Rp 17 Miliar. Sekertaris dari Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan bahwa dirinya akan menghormati proses hukum pada kasus yang sedang berjalan ini.

“Seluruh anggota partai menghormati proses hukum dalam kasus penyelundupan dana yang tengah berlangsung. Kami menganggap bahwa hukum sebagai pjalan peradaban agar dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka dari itu apabila seseorang terkena permasalahan pada tindak korupsi, siapapun wajib berkontribusi agar upaya KPK dapat berjalan lancar.”

Tutur Jenderal PDIP saat menanggapi salah satu anggota dari partainya tersebut tersangkut kasus korupsi.

Kabarnya politikus dari PDIP ini menerima uang sebesar Rp 17 Miliar dari dua orang pelaksanaan paket bansos berupa sembako. Tidak hanya Juliari, namun terdapat 4 orang tambahan pun diduga tersangkut dalam permasalahan ini sebagai tersangka. Keempat orang tersebut diantara lain adalah pembuat komitmen Kementrian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso, Adai Wahyono, Ardian I M serta Harry Sidabuke.

Kategori
Uncategorized

Pemilu Di Amerika Serikat, Pendukung Trump Serbu Gedung Pemungutan Suara

Memang kasus UU Cipta Kerja yang disebut sebagai Evolusi terbaru untuk perekonomian negara sedang sangat hangat. Namun ternyata pada negara belahan lain, tepatnya di Amerika Serikat yang baru saja melakukan pemilihan Presiden.

Negara yang menginspirasi permainan kasino pada daftar sbobet ini dikabarkan bahwa pemilihan suara pada tahun ini telah terjadi kecurangan. Dimana pada data yang terlihat di tayangan media Donald Trump memiliki suara terbanyak. Hal tersebut dapat dilihat dari warna yang membedakan suara untuk Donald Trump dan juga Joe Biden.

Warna biru untuk pendukung Trump terlihat lebih banyak dibandingkan warna merah yang ditunjukkan sebagai pendukung Biden. Namun ketika sedang melakukan penghitungan suara dikabarkan bahwa angka suara tersebut dominan pada Biden. Hal ini menuai unjuk rasa pada pendukung Trump yang merasa ada kecurangan.

Pusat Pemungutan Suara Arizona Padat Pengunjuk Rasa

Beberapa puluh pendukung Donald Trump dikabarkan melakukan unjuk rasa langsung pada kantor pengunjuk rasa yang ada di Phoenix, Arizona. Menurut jaringan televisi ABC 15 Arizona para pengunjuk rasa cukup anarkis karena terdapat laporan bahwa beberapa diantaranya membawa senjata. Protes ini terkuak akibat hasil perhitungan suara terakhir adalah Biden memimpin sekitar 69.000 suara. Para pengunjuk rasa meminta agar surat suara yang tersisa ditabulasi.

Kejadian yang terjadi pada Rabu malam ini membuat kota Arizona ramai akan pengunjuk rasa yang merasa terjadi adanya kecurangan. Polisi di SeatlleSeattke menangkap beberapa puluh orang saat ratusan pendemo turun ke jalanan untuk menuntut perhitungan pemilihan presiden agar dihentikan. Memang masyarakat negara yang bebas ini tercatat sering melakukan protes yang ricuh. Hampir bisa dikatakan bahwa protes kali ini pun cukup menimbulkan kondisi yang kritis.

Pihak Media Membuka Suara

Seorang analisis dari Washington Post menyarankan bahwa meskiun keuntungan bagi Trump dalam gelombang suara terakhir akan doipegang teguh. Sisa suara yang tidak dihitung dapat dijadikan penutup dari celah untuk suara yang diberikan kepada Biden. Beberapa kepala kepolisian menutup jalan dan pintu masuk gedung perhitungan suara hingga malam hari.

Steve Gallardo menyatakan bahwa pemilihan suara tidaklah secepat itu, karena harus memperhitungkan suara dari berbagai belahan negara Amerika Serikat. Pemungutan suara yang akutat membutuhkamn waktu, baik suara yang dikirimkan secara langsung atau melalui pos, semua butuh waktu. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh pengunjuk rasa agar bisa lebih bijaksana lagi.

Kategori
Uncategorized

Demonstrasi Perihal Omnibus Law Yang Akan Diberlakukan Di Indonesia

Meskipun sedang adanya pandemi dan PSBB yang diberlakukan di Jakarta, sebenarnya politik tetap berjalan. Apalagi beberapa waktu yang lalu sedang sering terjadi demo besar-besaran akibat adanya perubahan perundang-undangan dalam sistem kerja. Dimana didalamnya tercatat untuk menjadikan sistem kerja mengikuti program yang sudah berjalan di Vietnam yang terkenal sebagai pusat penyedia sbobet.

Apa sih Omnibus Law CILAKA?

Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah menyatakan bahwa protes yang dilakukan saat itu bersumber dari DPR dan Istana negara. Sedikit membahas bahwa UU Cipta Kerja meluncurkan Omnibus Law atau CILAKA sebagai singkatan dari Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law ini disiapkan untuk memperkuat ekonomi Nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi serta daya saing di Indonesia. Mengingat kita harus tetap menyediakan langkah untuk menghadapi pelambatan ekonomi global yang tidak pasti seperti sekarang ini. Omnibus Law CILAKA ini membentuk 11 klaster yang berbeda-beda yaitu:

  1. Penyederhanaan perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenaga-kerjaan
  4. Support Riset serta Inovasi
  5. Administrasi Pemerintahan
  6. Pengenaan Sanksi
  7. Pengadaan Lahan
  8. Investasi serta Proyek Pemerintah
  9. Kawasan Ekonomi
  10. Kemudahan Pemberdayaan serta Perlindungan UMK-M
  11. Kemudahan Berusaha

Untuk masalah perpajakan dalam Omnibus Law sendiri sudah disiapkan oleh kementrian keuangan dengan 6 pilar. Diantaranya adalah:

  1. Pendanaan Investasi
  2. Sistem Teritori
  3. Subjek Pajak Orang Pribadi
  4. Kepatuhan Wajib Pajak
  5. Keadilan Iklim Berusaha
  6. Fasilitas

Beberapa petinggi politik mengangkat suara bahwa Omnibus Law Bill ini mampu memperbaiki ekonomi karena meringkas undang-undang. Audrey O Brien menyatakan bahwa omnibus law adalah rancangan yang mencakup lebih dari satu aspek namun disatukan. Sedangkan untuk Barbara Sinclair, omnibus law adalah proses pembuatan undang-undang yang cukup lama karena mengandung lebih dari satu materi.

Dibandingkan SBY yang membuat kebohongan publik, Jokowi justru angkat suara dengan menyebutkan nantinya ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang dapat direvisi sekaligus. Presiden Indonesia kita pun menyatakan akan segera mengajukan omnibus law pada waktu terdekat. UU berikut direvisi lantaran dinilai menahan investasi.

“Di dalamnya ada 1.244 pasal yang dapat direvisi, yang itu kita melakukan gara-gara pasal-pasal ini menahan kecepatan kita dalam bergerak untuk respon perubahan-perubahan yang ada di dunia. Kalau UU kita kaku, pergantian yang ada tidak sanggup kita respons dengan cepat. Kita tercegat aturan yang kita buat,” ujarnya.

Masyarakat atau buruh yang memberontak hanya berfokus kepada poin cakrabet dimana dihilangkannya upah minimum kerja (UMK) yang akan dijadikan upah per jam. Jika hal tersebut hendak dilakukan dalam kata lain bagi pekerja yang hanya bekerja kurang dari 40 jam perminggu memiliki upah dibawah minimum.